Soal Opini Penundaan Pilkada Medan, Direktur Perkumpulan SMI Setuju, Ini Alasannya
Minggu, 20 September 2020
Opini penundaan Pilkada Medan mengundang perhatiansejumlah pengamat. Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Indonesia, Kristian Redison Simarmata mengatakan, terkait opini penundaan Pilkada serentak, ada beberapa hal yang ingin ia sampaikan.
Hal pertama, katanya soal opini penundaan Pilkada dengan alasan pandemi adalah sesuatu yang wajar karena melihat angka kenaikan korban yang terpapar dan belum adanya penurunan kurva kasus Covid-19.
Hal kedua, katanya, jadwal Pilkada bukan semata-mata persoalan politik, namun juga ada alasan ekonomi. "Pelaksanaan Pilkada serentak sebenarnya tidak hanya alasan politik.
Jadwal Pilkada serentak sudah ditetapkan jauh hari.
Karena itu, bukan hal yang sulit untuk menunda Pilkada karena situasi darurat, tetapi mungkin pemerintah melihat Pilkada adalah salah satu jalur untuk memutar ekonomi," katanya kepada Tri Bun-Medan, Minggu (20/9/2020).
Menurutnya, pelaksanaan Pilkada memiliki pengaruh erat dengan peredaran uang dan perlambatan ekonomi. "Dengan peredaran uang selama tahapan Pilkada dapat mencegah pelambatan ekonomi yang mengarah pada resesi," sambungnya.
Kristian berharap, secepat mungkin vaksin Covid-19 ditemukan. "Yang paling penting adalah bagaimana kita bisa secepatnya menemukan vaksin Covid-19.
Pemerintah harus memaksimalkan seluruh perangkatnya dari RT/RW, Kepling, Lurah hingga dari Babinsa dan Polbinsa untuk melakukan monitoring dan pengawasan protokol kesehatan.
Tidak cukup hanya dengan razia tiba-tiba, tapi harus pengawasan melekat sesuai struktur hingga lapis terbawah, karena kesadaran masyarakat kita masih jauh di bawah harapan soal protokol kesehatan," sambungnya.
Bila harus memilih, Kristian mengatakan, dirinya lebih condong pada pilihan menunda Pilkada Medan mengingat kurva paparan Covid-19 yang tetap menaik. "Jika melihat kurva korban Covid yang cenderung naik dan rendahnya kesadaran masyarakat, memang penundaan Pilkada mungkin pilihan yang baik," pungkasnya.
Penulis Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI)/penggiat HAM dan Demokrasi
Lainnya
OTONOMI daerah merupakan salah satu pencapaian paling monumental dari reformasi 1998. Kebijakan yang lahir dari kesadara
INDONESIA memasuki pertengahan 2026 dengan beragam klaim pencapaian dari pemerintah yang cukup meyakinkan. Pertumbuhan e
KETIKA mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, berjalan keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung deng
DI TENGAH berbagai capaian pembangunan, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika demokrasi yang semakin kom
PADA 12 Mei 2026, pesan itu terlihat jelas dan tidak bisa diabaikan oleh siapa pun yang peduli pada masa depan republik:
