SMI Bacakan 11 Catatan Kritis untuk Indonesia, Menuju 2026 dengan Harapan Baru

Selasa, 30 Desember 2025

Kitakini.news - Sepanjang tahun 2025, Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) menilai bahwa Indonesia bukan kekurangan kebijakan, melainkan kekurangan keberanian untuk bercermin. Negara terlihat aktif memproduksi regulasi, program, dan narasi pembangunan, namun pada saat yang sama abai terhadap persoalan nyata di tengah masyarakat. Stabilitas dirawat dan pertumbuhan ekonomi terus diklaim, tetapi rasa keadilan, partisipasi publik, serta empati terhadap warga perlahan tergerus.

Direktur Eksekutif SMI, Kristian Redison Simarmata, menyampaikan bahwa tahun 2025 menjadi cermin yang menunjukkan wajah demokrasi Indonesia yang semakin menjauh dari substansi nilai-nilai keadilan sosial."Kita melihat negara sibuk memproduksi kebijakan, tetapi enggan membuka telinga. Demokrasi berjalan secara prosedural, namun kehilangan ruh partisipasi. Aspirasi rakyat sering dipandang sebagai gangguan, bukan sebagai koreksi yang dibutuhkan," ujarnya.

Dalam catatan akhir tahun yang mereka terbitkan, SMI merangkum sebelas sorotan penting yang menunjukkan bagaimana problem demokrasi, ekonomi, kebencanaan, hingga tata kelola hukum di Indonesia masih menyisakan pekerjaan besar.Demokrasi dinilai masih stagnan sebagai ritual administratif yang hanya hidup melalui pemilu dan mekanisme formal.

Ruang kritik semakin menyempit, sementara pemerintah kerap merespons aspirasi publik dengan defensif. Kondisi ini memperlihatkan demokrasi yang berjalan tanpa keberanian menerima perbedaan.

SMI menilai kerusuhan sosial pada Agustus 2025 bukanlah insiden tunggal, melainkan akumulasi panjang dari ketimpangan ekonomi, konflik agraria yang menahun, kegagapan negara terhadap bencana, serta rasa tidak didengar.

Namun respons yang dominan justru pendekatan keamanan, bukan penyelesaian masalah dari akarnya. Di bidang kebencanaan, Sumatera menjadi contoh nyata bagaimana keterlambatan bantuan, buruknya koordinasi, hingga minim transparansi memperlihatkan lemahnya tata kelola. Negara dianggap hadir hanya pada fase darurat dan seremoni, namun tidak kuat dalam pencegahan dan pemulihan jangka panjang.

Dalam sektor penegakan hukum, SMI menyoroti melemahnya kepercayaan publik akibat proses hukum yang dinilai membingungkan dan terkesan tidak setara. Sejumlah kasus besar menunjukkan bagaimana hukum tampak lebih berpihak pada kekuasaan ketimbang menjadi instrumen mencari kebenaran.

Reformasi Polri pun dinilai kehilangan arah setelah muncul praktik di mana Peraturan Kapolri tampak seolah lebih tinggi dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat mengikat.

Di sisi tata kelola anggaran, OTT KPK terhadap Dinas PUPR Sumatera Utara menjadi bukti nyata bahwa korupsi masih bersifat struktural. Desain anggaran yang tertutup serta lemahnya pengawasan dianggap menjadi akar persoalan yang harus dibenahi secara sistemik.

Hilirisasi yang semestinya menjadi jalan menuju kemandirian ekonomi justru berubah menjadi wajah baru ekstraktivisme yang meminggirkan masyarakat lokal dan merusak lingkungan. Konflik sumber daya alam pun meningkat, sementara keadilan ekologis tak kunjung hadir.

Masalah ketidakadilan ekologis terlihat dari banjir dan longsor yang berulang di Sumatera. Kebijakan tata ruang dinilai abai, perizinan tumpang tindih, dan penegakan hukum lingkungan lemah.

Negara sering menyebut bencana sebagai kejadian alamiah, padahal faktor kebijakan manusia turut memperparah situasi.
SMI juga menyoroti perluasan struktur militer melalui pendirian Kodam dan Batalyon baru sepanjang 2025 yang dinilai minim ruang dialog publik. Bukan keberadaan militer yang dipersoalkan, namun batas perannya dalam ruang sipil.

Jika supremasi sipil melemah, reformasi sektor keamanan pasca-Reformasi dapat ikut terancam.Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto turut menjadi perhatian SMI. Mereka menilai langkah tersebut dilakukan tanpa penyelesaian pelanggaran HAM berat sehingga berisiko memutihkan sejarah dan melukai korban.

SMI menegaskan bahwa sejarah seharusnya menjadi ruang pembelajaran kolektif, bukan alat legitimasi kekuasaan.
Di bidang ekonomi, pertumbuhan tidak sejalan dengan kondisi rumah tangga rakyat. Daya beli turun, lapangan kerja terbatas, dan sektor informal menjadi penopang utama tanpa perlindungan memadai.

Sementara meritokrasi dinilai mati karena jabatan publik lebih ditentukan kedekatan politik ketimbang kapasitas. Isu penghapusan Pilkada langsung yang hendak dikembalikan kepada DPRD pun dianggap mengancam hak politik rakyat dan membuka ruang transaksi kekuasaan.

Muhamad Yusuf Nasution, Kepala Divisi Data dan Publikasi SMI, menambahkan bahwa temuan ini bukan sekadar kritik, tetapi alarm bagi bangsa.
"Jika negara terus menyangkal realita dan memoles kegagalan dengan retorika keberhasilan, kita akan kehilangan standar etika kekuasaan.

Republik perlu rasa malu agar mampu bertanggung jawab kepada rakyat," tuturnya.SMI menutup catatan akhir tahunnya dengan penegasan bahwa pembenahan Indonesia tidak cukup melalui tambal sulam kebijakan.

Pemulihan demokrasi membutuhkan keberanian mengakui kesalahan, membuka ruang partisipasi publik, dan menjadikan tanggung jawab moral sebagai pondasi pemerintahan. Negara yang sehat bukan negara yang selalu benar, melainkan negara yang berani memperbaiki diri.

Sumber:

---

Lainnya