SMI: Demokrasi Indonesia 2025 Kehilangan Rasa Malu dan Empati
Selasa, 30 Desember 2025
Medanbisnisdaily.com-Medan. Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) merilis Catatan Akhir Tahun 2025 dengan tajuk “Republik Tanpa Rasa Malu: Demokrasi Berjalan, Keadilan Tertinggal”. Dalam catatan tersebut, SMI menilai Indonesia sepanjang 2025 tidak mengalami kekurangan kebijakan, melainkan krisis keberanian untuk melakukan koreksi dan refleksi diri.
SMI menyoroti bagaimana negara tampak aktif memproduksi regulasi, program, dan narasi pembangunan, namun semakin menjauh dari persoalan konkret yang dihadapi warga.
Stabilitas dan pertumbuhan ekonomi kerap diklaim sebagai capaian, sementara rasa keadilan, partisipasi publik, dan empati sosial justru mengalami erosi.
Dalam catatan tersebut, SMI memaparkan 11 persoalan utama, mulai dari demokrasi yang hanya berjalan secara prosedural tanpa partisipasi bermakna, penanganan kerusuhan sosial Agustus 2025 yang lebih menekankan pendekatan keamanan, hingga kegagapan negara dalam mengelola bencana di berbagai wilayah, khususnya Sumatera.
SMI juga mengkritik kemunduran reformasi kepolisian, lemahnya penegakan hukum yang menjauh dari keadilan substantif, serta praktik korupsi anggaran yang bersifat struktural. Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK di sektor infrastruktur dinilai sebagai bukti bahwa tata kelola anggaran publik masih sarat masalah sistemik.
Di sektor ekonomi dan sumber daya alam, SMI menilai kebijakan hilirisasi telah bergeser menjadi bentuk ekstraktivisme baru.
Konflik agraria meningkat, masyarakat lokal tersingkir, dan kerusakan lingkungan semakin meluas.Ketidakadilan ekologis pun dinormalisasi, terlihat dari banjir dan longsor yang terus berulang akibat tata ruang dan perizinan yang abai.
Catatan SMI juga menyinggung militerisasi ruang sipil, krisis supremasi sipil, serta problem politik ingatan negara. Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden Soeharto tanpa penyelesaian pelanggaran HAM berat disebut sebagai kegagalan negara mengelola sejarah secara adil dan beretika.
Di tingkat ekonomi dan politik lokal, SMI menilai rakyat kian tertekan oleh turunnya daya beli, terbatasnya lapangan kerja, serta matinya meritokrasi dalam jabatan publik.
Wacana penghapusan Pilkada langsung dinilai berpotensi mengancam demokrasi lokal dan menghidupkan kembali politik transaksional.
“Kesebelas catatan ini bermuara pada satu persoalan mendasar: negara perlahan kehilangan rasa malu,” tegas Sekretaris Eksekutif SMI, Kristian Redison Simarmata dalam keterangan tertulisnya yang diterima medanbisnisdaily.com, Selasa (30/12/2025).
Menurut SMI, kebijakan keliru kerap dipertahankan tanpa koreksi, sementara kegagalan dibungkus dengan retorika keberhasilan.
SMI menegaskan bahwa pembenahan Indonesia tidak cukup melalui tambal sulam kebijakan, melainkan membutuhkan pemulihan etika kekuasaan.
Negara yang sehat, menurut SMI, bukan negara yang selalu benar, melainkan negara yang berani mengakui kesalahan, membuka ruang koreksi publik, dan bertanggung jawab kepada warganya.
Lainnya
OTONOMI daerah merupakan salah satu pencapaian paling monumental dari reformasi 1998. Kebijakan yang lahir dari kesadara
INDONESIA memasuki pertengahan 2026 dengan beragam klaim pencapaian dari pemerintah yang cukup meyakinkan. Pertumbuhan e
KETIKA mantan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hindayana, berjalan keluar dari Gedung Bundar Kejaksaan Agung deng
DI TENGAH berbagai capaian pembangunan, kemajuan teknologi, pertumbuhan ekonomi, dan dinamika demokrasi yang semakin kom
PADA 12 Mei 2026, pesan itu terlihat jelas dan tidak bisa diabaikan oleh siapa pun yang peduli pada masa depan republik:
