Padang Halaban dan Luka Agraria Indonesia

Selasa, 03 Februari 2026

PENGGUSURAN petani KTPHS di Padang Halaban, Kabupaten Labuhanbatu Utara, Sumatra Utara bukan sekadar sengketa lokal antara warga dan perusahaan perkebunan sawit, melainkan simpul dari persoalan historis, hukum, ekonomi politik, serta lemahnya keberpihakan negara terhadap amanat konstitusi dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Nomor 5 Tahun 1960. Peristiwa ini sekaligus mencerminkan luka struktural tata kelola tanah di Indonesia.

Akar konflik berangkat dari sejarah penguasaan lahan eks perkebunan kolonial yang kemudian beralih ke konsesi Hak Guna Usaha (HGU). PT SMART, bagian dari Grup Sinar Mas, mengelola kawasan yang sejak lama telah menjadi ruang hidup petani kecil.

Pada banyak titik, klaim legal perusahaan berdiri di atas HGU formal, sementara klaim masyarakat bertumpu pada sejarah penguasaan turun-temurun, kerja produktif, dan kebutuhan hidup yang nyata. Ketika dua klaim ini tidak pernah dipertemukan secara adil, konflik menjadi keniscayaan.

Penggusuran petani KTPHS memperlihatkan ketimpangan relasi kuasa yang akut. Negara kerap hadir sebagai aparat penegak legalitas formal, tetapi absen sebagai penjamin keadilan sosial dan ekonomi. Padahal, Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

UUPA 1960 menurunkan prinsip tersebut dalam mandat reforma agraria, fungsi sosial tanah, pembatasan penguasaan berlebihan, serta perlindungan bagi petani kecil. Namun, dalam praktik di Padang Halaban, prinsip-prinsip ini tampak terpinggirkan oleh logika investasi dan ekspansi korporasi.

Persoalan yang memperkeruh konflik adalah tidak hadirnya mekanisme plasma atau kemitraan yang layak antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Regulasi perkebunan pada dasarnya mendorong model inti–plasma sebagai instrumen pemerataan manfaat ekonomi, penguatan pendapatan petani, dan stabilisasi sosial di sekitar wilayah HGU.

Dalam banyak kasus nasional, kegagalan menyediakan plasma yang transparan, adil, dan terukur memicu rasa ketidakadilan serta memperbesar jurang antara korporasi dan komunitas lokal.

Di Padang Halaban, ketiadaan program plasma yang kredibel bukan hanya persoalan teknis, melainkan pelanggaran terhadap semangat keadilan distributif. Tanah dikelola secara luas untuk produksi komoditas global, tetapi masyarakat di sekitarnya tetap terjebak dalam kerentanan ekonomi, kehilangan akses atas lahan, dan minim jaminan keberlanjutan penghidupan.

Situasi ini melahirkan paradoks: wilayah yang kaya secara sumber daya justru menghasilkan kemiskinan dan konflik sosial.

Konflik Akibat Ketimpangan Kebijakan
Fenomena tersebut sejalan dengan potret nasional konflik agraria. Data beberapa tahun terakhir menunjukkan ratusan konflik agraria terjadi setiap tahun, dengan sektor perkebunan, terutama sawit, sebagai penyumbang terbesar.

Jutaan hektare HGU sawit tersebar di berbagai provinsi, sering kali bertumpang tindih dengan wilayah kelola rakyat, tanah adat, dan kawasan yang belum memiliki kepastian hak. Ketimpangan struktur penguasaan tanah semakin tajam ketika sebagian kecil korporasi menguasai ratusan ribu hektare, sementara jutaan petani hanya memiliki lahan sempit atau bahkan tidak memiliki tanah sama sekali.

Masalah HGU tidak berhenti pada luasan, tetapi juga pada tata kelola. Evaluasi terhadap kepatuhan perusahaan atas kewajiban sosial, lingkungan, dan kemitraan kerap lemah. Audit atas penggunaan lahan, kewajiban plasma, kontribusi terhadap pembangunan lokal, termasuk dampak ekologis, sering kali tidak dilakukan secara terbuka dan partisipatif.

Akibatnya, HGU berfungsi sebagai legitimasi legal semata, bukan sebagai instrumen untuk memastikan fungsi sosial tanah berjalan sebagaimana diamanatkan UUPA.

UUPA 1960 sebenarnya telah menyediakan fondasi normatif yang progresif. Hukum agraria nasional dirancang untuk menghapus dualisme kolonial, menempatkan tanah sebagai sarana keadilan sosial, serta mencegah penumpukan kepemilikan.

Pasal tentang fungsi sosial tanah menegaskan bahwa hak atas tanah tidak bersifat absolut dan harus memperhatikan kepentingan masyarakat luas. Dalam konteks Padang Halaban, prinsip ini seharusnya menjadi dasar peninjauan ulang penguasaan lahan, penguatan hak kelola petani, serta desain skema redistribusi dan kemitraan yang adil.

Sayangnya, implementasi UUPA kerap terhambat oleh fragmentasi kebijakan, tarik-menarik kepentingan ekonomi, dan lemahnya keberanian politik. Reforma agraria berjalan lambat, penyelesaian konflik agraria sering bersifat ad hoc, dan pendekatan keamanan masih lebih dominan dibanding pendekatan kesejahteraan dan keadilan.

Dalam buku Paradoks Indonesia, Presiden Prabowo Subianto menyoroti ironi pembangunan nasional: kekayaan alam yang melimpah tidak otomatis menghadirkan kemakmuran bagi seluruh rakyat. Ketimpangan, kemiskinan struktural, dan ketidakadilan distribusi sumber daya disebut sebagai ancaman serius bagi persatuan dan masa depan bangsa.

Gagasan ini relevan dengan konflik agraria di Padang Halaban. Tanpa keberanian mengoreksi ketimpangan struktural dalam penguasaan tanah, paradoks tersebut akan terus berulang di berbagai daerah.

Mengubah Arah Kebijakan Pertanahan
Harapan penyelesaian konflik agraria di Padang Halaban terletak pada keberanian negara untuk menempatkan konstitusi di atas kepentingan sempit, dengan memulai audit menyeluruh atas status HGU PT SMART, termasuk sejarah perolehan lahan, kepatuhan terhadap kewajiban sosial, serta dampak terhadap masyarakat sekitar.

Transparansi menjadi kunci untuk memulihkan kepercayaan publik dan membuka ruang dialog yang setara, agar dapat masuk pada perancangan skema penyelesaian berbasis reforma agraria substantif.

Redistribusi lahan bagi petani yang telah lama menggarap, pengakuan hak kelola berbasis sejarah penguasaan, serta pembangunan program plasma yang nyata dan terukur harus menjadi prioritas.

Plasma tidak boleh menjadi jargon kosong, melainkan instrumen ekonomi yang memberikan kepastian pendapatan, akses pembiayaan, transfer teknologi, dan posisi tawar yang lebih baik bagi petani.

Pendekatan represif terhadap petani terbukti hanya memperpanjang konflik dan menambah beban sosial. Sebaliknya, pendekatan dialogis, berbasis data, dan berlandaskan hukum agraria nasional membuka peluang solusi yang lebih berkelanjutan.

Konflik Padang Halaban dapat menjadi momentum pembenahan tata kelola HGU sawit secara nasional, mulai dari evaluasi izin, penguatan kewajiban plasma, hingga integrasi reforma agraria dengan pembangunan ekonomi lokal.

Pada akhirnya, konflik agraria bukan sekadar soal tanah, melainkan soal arah pembangunan: apakah tanah akan terus diperlakukan sebagai komoditas semata atau sebagai fondasi keadilan sosial dan kedaulatan ekonomi rakyat.

Padang Halaban menghadirkan cermin yang jujur. Selama ketimpangan penguasaan lahan dibiarkan dan kewajiban sosial perusahaan diabaikan, konflik serupa akan terus muncul di berbagai penjuru negeri.

Menyelesaikan konflik ini berarti menghidupkan kembali semangat UUPA 1960, menepati amanat konstitusi, dan menjawab paradoks yang telah lama menggerogoti keadilan agraria Indonesia. Tanpa keberanian untuk berubah, tanah akan terus menjadi sumber luka, bukan sumber kesejahteraan.

Sumber:

---

Lainnya