Jelang Pilkada di Kawasan Toba, Pengamat Politik Sampaikan Beberapa Kekhawatiran

Kamis, 26 November 2020

Di kawasan Toba yang meliputi Kabupaten Toba, Samosir dan Humbang Hasundutan akan segera digelar pada Rabu (9/12/2020). Mendekatnya hari H, masing-masing calon semakin gencar melakukan kampanye demi menggaet suara masyarakat dalam Pilkada tersebut.

Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di tiga kabupaten tersebut sudah menerima surat suara dan sudah mulai melakukan pelipatan surat suara. Setidaknya dari tiga kabupaten sudah ada dua kabupaten yang tengah melakukan pelipatan surat suara pada hari ini, Kamis (26/11/2020).

Terkait semakin mendekatnya Pilkada ini, Direktur Suluh Muda Indonesia (SMI) sekaligus pengamat politik Kristian Redison Simarmata menyebutkan ada beberapa kekhawatiran jelang Pilkada, secara khusus di kawasan Toba.

Hal pertama yang ia singgung adalah soal politik uang dan politik identitas.
"Politik uang sebagai cara memenangkan hati rakyat dan perpecahan akibat menguatnya politik Identitas terutama marga dan aliran agama, hingga 'Huta'," ujarnya, Kamis (26/11/2020).

Selain politik uang dan politik identitas, dirinya juga mengkhawatirkan adanya pengumpulan massa di masa kampanye. "Pengumpulan massa di masa Pandemi yang tidak mengindahkan protokol kesehatan. Selain itu adanya pertarungan yang berhenti di level pencitraan dan saling bunuh karakter antar Paslon dan antar pendukung yang jauh dari semangat demokrasi," katanya.

Selanjutnya, dirinya menyebutkan kesalahan pemahaman akan Pilkada yang bisa jadi para pasangan calon lebih pada adu argumentasi. "Kesalahan memahami Pilkada sebatas perebutan kekuasaan, padahal sejatinya adalah ruang sirkulasi kepemimpinan pelayanan publik dengan mengedepankan adu argumentasi dan konsepsi untuk memperoleh solusi penyelesaian masalah daerahnya," lanjutnya.

Terkait hal itu, dirinyaberharap bahwa para pasangan calon memperhatikan tiga hal ini. "Yang harus dipertimbangkan oleh Paslon dalam konsepsinya seharusnya berfokus pada tiga hal. Yang pertama, ketimpangan pembangunan sekian puluh tahun antara pantai timur dan barat, yang dapat dilihat dari peringkat PDRB di kawasan Toba yang tertinggal hingga data BPS 2019," sambungnya.
Yang kedua, ia menitikberatkan pada optimalisasi kontribusi masyarakat.

"Mensinergikan proyek strategis nasional Danau Toba dengan mengoptimalkan peran masyarakat dan "Huta" sebagai subjek utama industri pariwisata, sehingga masyarakat tidak hanya menjadi pekerja dari investasi yang masuk.

Kemudian memastikan tanah dan hak Ulayat yang tetap berada dalam pengelolaan masyarakat sebagai habitat kehidupan tradisi dan budaya suku Batak," katanya.

Terkait Humbahas yang hanya memiliki satu pasangan calon, Kristian secara prosedural adalah sesuatu yang sah secara UU, karena masyarakat dihadapkan pada pilihan memilih paslon atau kolom kosong.

Tinggal bagaimana masyarakat menilai kinerja Paslon yang merupakan petahana apakah layak untuk dipilih kembali atau memilih kolom kosong yang tersedia.

Dikatakannya, untuk menggali prospek calon tunggal ke depan, ia berharap KPUD Humbahas membuat debat dengan beberapa panelis. "Walaupun sangat menyayangkan sikap Partai Politik yang tidak memberikan masyarakat pilihan, mungkin KPUD Humbahas bisa melakukan semacam debat Paslon tunggal dengan beberapa panelis yang dianggap layak untuk menjadi mitra Paslon tunggal dalam menggali konsepsi, argumentasi hingga solusi yang dibutuhkan oleh masyarakat Humbahas," tuturnya. "Kita berharap ke depannya Partai Politik lebih membuka pintu untuk beragam calon dalam ruang kontestasi demokrasi untuk menyerap ragam aspirasi, konsepsi hingga solusi pembangunan suatu daerah.

Sehingga masyarakat dapat mengartikulasi kehadiran kontestasi demokrasi, bukan terhenti pada perebutan Bupati tanpa sirkulasi ide dan gagasan yang berarti," pungkasnya.

Penulis Direktur Eksekutif Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI)/penggiat HAM dan Demokrasi

Sumber:

---

Lainnya