Festival Danau Toba Ditiadakan = Buruk Muka Cermin Dibelah

Selasa, 14 Juli 2020

Gubernur Sumatra Utara dan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatra Utara memastikan Festival Danau Toba (FDT) tahun ini ditiadakan. Dengan rencana melakukan perubahan jadwal menjadi bulan Juni 2020 dan perubahan menjadi even olahraga, seperti triatlon dan kegiatan lainnya. Alasan peniadaan adalah melihat dari pelaksanaan Festival Danau Toba 2019 yang dianggap gagal karena tidak mendatangkan wisatawan lokal dan mancanegara yang signifikan dan penurunan kualitas yang terjadi secara terus menerus.

Perubahan jadwal ke bulan Juni 2020 yang hanya menyisakan waktu selama enam (6 ) dijadikan sebagai salah satu alasan. Padahal jika berkaca pada pelaksanaan sebelumnya 9 - 12 Desember 2019 dengan proses tender yang dilakukan pada November 2019, maka waktu persiapan hanya sebulan dan nyaris tanpa promosi serta kampanye isi kegiatan.

Bercermin dari Kegagalan
Dalam APBD Provinsi Sumatera Utara 2020 yang disahkan pada September 2019, program FDT dan peringatan hari Ulos adalah bagian dari program Pemerintah Sumatra Utara yang sudah disahkan dan kemudian dibatalkan dengan alasan kegagalan tahun sebelumnya.
Jika berkaca dari proses tender yang baru dilaksanakan pada bulan November 2019 dan pelaksanaan pada 9 -12 Desember 2019, tentunya tidak sulit sebenarnya melihat faktor kegagalan dalam pelaksanan Festival Danau Toba 2019 yang dibuka di Parapat, Kabupaten Simalungun.

Penentuan waktu pelaksanaan Festival Danau Toba pada tanggal 9 – 12 Desember 2019 yang bertepatan dengan masa ujian semester ganjil hampir semua jenjang pendidikan dari SD, SMP hingga SMA, juga menjadi pertanyaan bagi panitia dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Even sebesar Festival Danau Toba 2019 dengan dana sebesar 1,4 Milliar, sangat tidak berhitung dengan faktor masa libur sekolah, kemudian tanpa promosi, sehingga nyaris tidak diketahui publik luas.

Jika melihat waktu tender dan pelaksanaan, maka akan sangat terkesan mengejar penyerapan anggaran dan sebatas program atau proyek yang harus diselesaikan, sehingga akhirnya menuai kekecewaan karena tanpa gaung sama sekali.
Kegagalan Festival Danau Toba 2019 dan yang sebelumnya seharusnya menjadi evaluasi bagi Pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk menyiapkan even yang jauh lebih profesional dan melibatkan pemerintah kabupaten yang ada di kawasan Danau Toba.

Badan Otoritas Danau Toba ( BODT ) yang dibentuk oleh Presiden seharusnya juga bertanggung jawab sebagai mitra kerja pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten di kawasan Danau Toba untuk melakukan koordinasi dan supervisi tentang even-even yang terkait peningkatan kualitas wisata Danau Toba.
Pernyataan dari beberapa bupati seperti Bupati Samosir dan Tapanuli Utara yang mengaku tidak dilibatkan, menjadi cerminan buruknya koordinasi dan ketiadaan visi bersama tentang pengembangan destinasi wisata unggulan Danau Toba.

Sempitnya waktu pelaksanaan ditambahi dengan lemahnya koordinasi antar lembaga beserta pemerintah provinsi dan kabupaten kota, sangat terlihat dari ketiadaan visi bersama dalam promosi, materi, isi acara hingga daya dukung pelaksaanan.
Jika memiliki keberanian untuk bercermin pada internal atau wajah sendiri, seperti kritik-otokritik, tentunya akan terlihat bagaimana pelaksanaan Festival Danau Toba 2019 jauh dari kata istimewa dan tanpa memiliki daya tarik, kalau tidak mau dikatakan buruk.

Tentunya akan sangat sulit menemukan keistimewaan dari rangkaian kegiatan seni dan perlombaan dengan masa persiapan yang hanya sebulan, padahal punya rentang waktu yang cukup jauh sejak pengesahan program dalam APBD 2019 pada bulan November 2018.

Kegagalan untuk Pelajaran Bukan untuk Ditiadakan
Kalaupun pelaksanaan Festival Danau Toba baru akan dilaksanakan kembali pada 2021, tentunya harus belajar dari kegagalan demi kegagalan sebelumnya, terutama persoalan koordinasi antar kabupaten di kawasan Danau Toba dan BODT.
Waktu pengesahan program APBD 2021 yang kemungkinan akan berlangsung pada September 2020 – November 2020, seharusnya memberikan waktu proses perencanaan, tender, materi, isi hingga persiapan dan promosi yang lebih matang dan profesional serta melibatkan semua pemangku kepentingan di kawasan Danau Toba


Dengan derasnya program pemerintah pusat untuk menjadikan Danau Toba sebagai destinasi prioritas, melalui prioritas pembangunan infrastruktur. Sudah seharusnya pemerintah provinsi dan kabupaten mendorong visi bersama dalam pengembangan objek dan even wisata di kawasan Danau Toba, bukan sibuk dengan visi masing – masing.

Festival Danau Toba seharusnya didesain sebagai ruang promosi produk-produk usaha kecil menengah (UKM) masyarakat, promosi budaya, kultur dan tradisi sebagai kekayaan lokal yang menjadi keistimewaan ragam etnik di kawasan Danau Toba.
Sehingga Festival Danau Toba menjadi even yang dipenuhi oleh muatan lokal dan budaya masyarakat di sekitar Danau Toba. Karena salah satu pondasi utama dari keindahan alam dalam pengembangan wisata adalah budaya.

Sumber:

---

Lainnya