Catatan Akhir Tahun SMI, Negara Aktif, Keadilan Pasif

Selasa, 30 Desember 2025

MEDAN - Sepanjang 2025, Indonesia tidak kekurangan kebijakan, tetapi kekurangan keberanian untuk bercermin. Negara tampak aktif memproduksi regulasi, program, dan narasi pembangunan, namun semakin menjauh dari persoalan konkret warga.

Stabilitas dijaga, pertumbuhan diklaim, pencitraan dirawat, sementara rasa keadilan, partisipasi, dan empati justru terkikis. Atas kondisi itu, Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) menyampaikan 11 catatan kritis akhir tahun sebagai refleksi menuju 2026.

Direktur Eksekutif SMI, Kristian Redison Simarmata, Selasa (30/12/2025) menilai demokrasi Indonesia masih berjalan secara prosedural melalui pemilu dan mekanisme formal, tetapi kehilangan substansi partisipatifnya.

Aspirasi warga kerap diposisikan sebagai gangguan stabilitas, bukan sebagai sumber koreksi kebijakan.
Menurutnya, ruang dialog publik semakin menyempit dan kritik sering direspons defensif.

Demokrasi pun direduksi menjadi ritual administratif yang menjauh dari rakyat, tanpa keberanian mendengar suara yang tidak nyaman.
SMI juga menyoroti kerusuhan sosial Agustus 2025 yang dinilai bukan insiden sesaat, melainkan akumulasi panjang ketimpangan ekonomi, konflik agraria yang tak kunjung diselesaikan, kegagapan negara dalam penanganan bencana, serta rasa tidak didengar oleh negara.

Namun, respons dominan yang kembali bertumpu pada pendekatan keamanan justru melahirkan stabilitas semu.
Dalam catatan lainnya, SMI menilai negara masih gagap dalam tata kelola kebencanaan.

Sepanjang 2025, terutama di wilayah Sumatera, keterlambatan bantuan, buruknya koordinasi, dan minimnya transparansi memicu gelombang protes masyarakat terdampak.

Negara dinilai lebih hadir dalam fase darurat dan seremoni ketimbang pencegahan serta pemulihan jangka panjang.

Kemunduran reformasi Polri, penegakan hukum yang menjauh dari keadilan substantif, serta tata kelola anggaran yang melahirkan korupsi struktural juga menjadi sorotan.

Muhamad Yusuf Nasution dari Divisi Data dan Publikasi SMI menegaskan, persoalan tersebut tidak berdiri sendiri, melainkan saling terkait dalam satu desain kebijakan yang tertutup dan minim akuntabilitas.

Ia menambahkan, narasi hilirisasi yang diklaim sebagai jalan kemandirian ekonomi justru kerap tampil sebagai ekstraktivisme baru. Konflik agraria meningkat, kerusakan ekologis meluas, dan masyarakat lokal tersingkir dari ruang hidupnya.

Kesebelas catatan ini, menurut SMI, bermuara pada satu persoalan mendasar, negara perlahan kehilangan rasa malu. Kebijakan keliru dipertahankan tanpa koreksi, kegagalan dibungkus retorika keberhasilan, dan pernyataan pejabat kerap melukai nalar publik tanpa konsekuensi.

SMI menegaskan, pembenahan Indonesia tidak cukup melalui tambal sulam kebijakan, melainkan membutuhkan pemulihan etika kekuasaan. Rasa malu adalah awal tanggung jawab, dan tanggung jawab adalah inti demokrasi.

Sumber:

---

Lainnya