Tanggapi Visi Indonesia 2019, SMI Ingatkan Pemerintah tak cuma Kejar Investasi tapi Alpa HAM

Selasa, 18 Juni 2019

Perhimpunan Suluh Muda Indonesia (SMI), berdasarkan pidato Presiden terpilih Joko Widodo bertajuk 'Visi Indonesia 2019' pemerintah berfokus pada lima program prioritas yakni infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, investasi, reformasi birokrasi dan penggunaan APBN.

Pemaparan tersebut cukup memberikan gambaran tentang target program yang dikejar oleh Presiden Joko Widodo pada Periode 2019 – 2024.
"Dengan mengambil titik tekan tentang pentingnya prasyarat utama untuk mencapai visi Indonesia tersebut adalah Pancasila, persatuan dan kesatuan Indonesia, serta bhinneka tunggal ika.

Pemerintah seharusnya jangan alpa tentang perlindungan HAM dan penegakan hukum dalam mewujudkan visi Indonesia ke depan.
Baginya, dari lima program prioritas yang disampaikan itu, Presiden Joko Widodo sangat menekankan pentingnya lembaga dan aparat birokrasi yang memegang teguh serta berorientasi pada prinsip transparansi, akuntabilitas, integritas, serta partisipatif.
Jokowi, kata Kristian akan mengejar dan menghajar siapapun pihak-pihak yang menghambat investasi, agar investasi atau modal yang masuk membuka lapangan kerja.

Namun Kristian menyayangkan, Presiden Joko Widodo sama sekali tidak menyinggung soal penegakan hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM).
Padahal menurutnya, perlindungan Hak Asasi Manusia, penegakan hulumbagi masyarakat serta investasi harus berjalan seiring.
Kristian mengingatkan perbuatan rezim orde baru kala itu dengan jargon 'pembangunan' namun mengesampingkan persoalan pelanggaran HAM dan penegakan hukum.

"Hanya demi mendatangkan modal asing atas nama pembangunan dan stabilitas keamanan melahirkan banyaknya peristiwa perampasan lahan masyarakat, pembalakan liar, penggundulan hutan, upah murah, hingga pembungkaman hak politik dan sosial pada masa itu.
Bila pemerintah tak dapat menunjukkan keberpihakan negara, maka akan muncul konflik antara masyarakat setempat dengan penggarap yang berada dilahan konsensi atas dalih investasi.

Ia mengatakan, merujuk catatan Konsorsium Pembaharuan Agraria (KPA) atas konflik agraria pada 2018, tercatat 807,17 ribu hektare lahan di Indonesia mengalami konflik.
Konflik agraria, kata Kristian didominasi oleh latar belakang perebutan lahan di sektor perkebunan sebanyak 65,66 ribu hektare, kehutanan 54,06 ribu hektare, pertambangan 49,69 ribu hektare, properti 13 ribu hektare, dan infrastruktur 4.859 hektare.

"Luasan konflik tersebut meningkat dari tahun sebelumnya sekitar 520,49 ribu hektare pada 2017.
Kristian menjelaskan, jumlah luas wilayah konflik agraria tersebut tidak seluas pada 2014 ketika proyek infrastruktur belum dijalankan oleh pemerintahan Jokowi.
Pada 2014 misalnya, jumlah luasan konflik agraria mencapai 2,86 juta hektare. Di mana beberapa kasus yang mencuat kepermukaan pada sektor okupasi dan kriminalisasi warga yang mempertahankan tanahnya.

Kristian berpendapat, masuknya investasi tetap harus mengacu pada perlindungan, penghormatan hak, kelestarian lingkungan dan “ way of life “ dari masyarakat yang ada di sekitar kawasan konsesi investasi ataupun proyek infrastuktur.
"Salah satu praktek terburuk penyebab munculnya konflik agraria adalah Izin-izin Hak Guna Usaha ( HGU ),
Hak Guna Bangunan ( HGB ) hingga Hak Tanaman Industri ( HTI ) yang mal-administrasi dan manipulatif di lapangan.

Perizinan, banyak menutup mata terhadap hak adat atau ulayat, lahan pertanian, mata pencaharian hingga keberadaan desa atau kampung demi masuknya investasi.
Ia mengungkapkan, berdasarkan prinsip-prinsip panduan untuk bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), negara berkewajiban melindungi pihak-pihak dari pelanggaran HAM yang dilakukan oleh pihak ketiga, termasuk perusahaan.

Dikatakannya, dari banyaknya pengaduan yang diterima oleh Komnas HAM Januari- November 2012, pengaduan terkait perusahaan sebanyak 1.009 berkas dari 5.422 yang masuk.
"Perusahaan adalah aktor kedua setelah Polri (1.635 berkas) begitu juga jika dilihat dari masih terbatasnya perusahaan-perusahaan di Indonesia yang memiliki kebijakan HAM, dan melaporkan pelaksanaan komitmen atas HAM pada laporan keberlanjutan atau website perusahaan,"tambahnya. SMI, kata Kritsian mendukung penuh program yang dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo terkait Visi Indonesia dengan penguatan dalam perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia.

Sumber:

---

Lainnya