Merekonstruksi Makna Kehormatan dan Kepahlawanan

Sabtu, 22 November 2025

Penulis Direktur Eksekutif SMI

PENGHARGAAN negara berupa gelar kehormatan dan bintang jasa sejatinya dirancang sebagai bentuk penghormatan tertinggi bagi mereka yang mengorbankan hidup, martabat, dan kenyamanan demi kepentingan publik.

Ia adalah pengakuan terhadap keberanian untuk kehilangan, bukan untuk mendapatkan. Namun dalam dinamika politik hari ini, makna tersebut semakin menjauh dari hakikat awalnya.

Pada masa awal republik, para pendiri bangsa tidak pernah bergerak dengan tujuan menjadi pahlawan. Kepahlawanan hadir sebagai konsekuensi moral dari pilihan untuk mempertaruhkan segalanya demi kemerdekaan.

Integritas menjadi harga yang tidak dapat ditawar, dan pengabdian publik dilihat sebagai kewajiban etis, bukan batu loncatan menuju penghargaan.

Kini, makna itu mendangkal. Gelar kehormatan kian mudah dibagikan tanpa standar moral yang ketat.

Degradasi nilai ini bukan hanya persoalan administratif, tetapi cermin pergeseran etika dalam kehidupan publik.

Kita dihadapkan pada situasi yang mendesak untuk melihat kembali teladan para tokoh yang pengorbanannya melampaui apa pun yang bisa diberikan negara.

Tiga Pilar Kepahlawanan yang Kian Dilupakan

Kepahlawanan dalam konteks republik seharusnya bertumpu pada tiga unsur: integritas moral, pengorbanan nyata, dan pengabdian tanpa pamrih.

Integritas moral berarti kesediaan menanggung risiko demi mempertahankan prinsip etis, meski merugikan diri sendiri.

Pengorbanan menuntut kesediaan menyerahkan waktu, tenaga, dan hidup pribadi demi tugas publik.Pengabdian tanpa pamrih mengajarkan bahwa kehormatan sejati tumbuh dari kebermanfaatan, bukan penghargaan.

Sosok seperti Mohammad Hatta, Haji Agus Salim, Ir Sutami, Kolonel Alex Kawilarang, hingga TB Simatupang merupakan fondasi moral dari nilai-nilai itu.Mereka hidup dalam kesederhanaan, menolak fasilitas negara untuk kepentingan pribadi, dan menempatkan kehormatan moral jauh di atas prestise administratif.

Keteladanan yang Menjadi Cermin Moral Bangsa

Mohammad Hatta adalah simbol integritas yang tidak dapat dibeli. Ia menolak fasilitas negara untuk kebutuhan keluarga, bahkan enggan menerima bantuan pemerintah setelah tak lagi menjabat.

Haji Agus Salim hidup dalam kesederhanaan ekstrem, menjalankan diplomasi kelas dunia dari rumah kontrakan bocor, dan menolak gratifikasi asing demi menjaga kehormatannya.

Ir Sutami memotong gaji sebagai menteri demi menutup pembiayaan proyek negara. Saat wafat, keluarganya tak mampu membayar biaya rumah sakit—potret pengabdian yang menempatkan negara di atas kepentingan pribadi.

Perintis KOPASSUS Alex Kawilarang memilih mengembalikan seluruh rampasan perang tanpa mengambil sepeser pun, meski keputusan itu menghambat karier militernya.

TB Simatupang bahkan menolak penghargaan negara ketika menurutnya tidak sejalan dengan integritas moral yang ia pegang.Teladan-teladan inilah yang menegaskan bahwa moralitas adalah mata uang paling berharga dalam kehidupan publik.

Degradasi Moral dalam Pemberian Penghargaan

Masalah utama hari ini bukan absennya tokoh berintegritas, tetapi ketiadaan standar moral yang jelas dalam penganugerahan gelar.

Ketika proses seleksi tidak ketat, gelar kehilangan makna, dan publik kehilangan kepercayaan.

Gelar yang seharusnya menjadi simbol pengabdian seringkali berubah menjadi instrumen politik untuk menguatkan legitimasi.

Degradasi ini berbahaya.

Generasi muda akan sulit membedakan antara figur berintegritas dan figur yang sekadar pandai bernegosiasi dengan kekuasaan.

Ruang publik akhirnya dipenuhi retorika, bukan pengorbanan.

Simbol menjadi lebih penting daripada substansi, dan citra lebih dihargai daripada karakter.

Tanda-tanda keruntuhan moral bangsa terlihat ketika jabatan publik tak lagi dikaitkan dengan tanggung jawab etis, melainkan peluang personal.

Kembali ke Standar Moral Para Pendiri Bangsa

Rekonstruksi moral adalah kebutuhan mendesak. Negara harus memperketat kriteria pemberian gelar kehormatan dan bintang jasa dengan standar yang dapat diukur: Integritas, pengorbanan nyata, dan rekam jejak etis. Prosesnya harus transparan, melibatkan panel independen, lembaga etik, dan uji publik yang kuat.

Setiap anugerah seharusnya menjadi pelajaran moral bagi masyarakat: inilah bentuk pengorbanan sejati. Hanya dengan cara itu penghargaan negara kembali berfungsi sebagai penunjuk arah moral bangsa.

Hatta, Agus Salim, Sutami, Kawilarang, dan Simatupang telah mengajarkan bahwa kepahlawanan bukan soal pujian, tetapi keberanian untuk mempertahankan prinsip meski harus kehilangan banyak hal.

Menghidupkan kembali standar moral itu bukanlah romantisme historis. Ini adalah langkah paling rasional untuk memulihkan kepercayaan publik di tengah kerusakan etika yang mengakar.

Pada akhirnya, kehormatan adalah keputusan hidup. Dan sebuah bangsa hanya akan bertahan apabila keputusan-keputusan strategisnya diambil oleh sosok yang menempatkan integritas sebagai pusat pengabdiannya.

Sumber:

Lainnya

Negara Gagap Bencana dan Derita Korban

Sabtu, 13 Desember 2025

Penuli Direktur Eksekutif SMINEGARA kembali terlihat gagap menghadapi bencana yang sudah berlangsung lebih dari dua ming

SIARAN PERS Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) Mendesak Pemerintah Segera Menetapkan Status Darurat Bencana di Sumatera Utara

Kamis, 27 November 2025

TertandaKristian Redison SimarmataElfenda AnandaMuhammad Yusuf NasutionPerkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) memandang

Banjir dan Longsor Sumut: Warisan Pahit Pengabaian Ekologis

Rabu, 26 November 2025

Oleh Direktur Eksekutif SMIBANJIR dan longsor yang kembali melanda berbagai daerah di Sumatera Utara menunjukkan bahwa b

SIARAN PERS Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) Evaluasi Menyeluruh Perizinan dan Penegakan Hukum Lingkungan untuk Menghentikan Siklus Banjir-Longsor di Sumatera Utara

Rabu, 26 November 2025

Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI) menyatakan keprihatinan yang sangat mendalam dan kemarahan moral atas rangkaian b

APBD Sumut 2026 Sangat Tidak Sehat, Tidak Efisien Dan Tidak Pro Masyarakat

Sabtu, 15 November 2025

Penulis Badan Pendiri SMIAnggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) seharusnya menjadi instrument utama untuk mewujud