UU Perampasan Aset dan Integritas Penegak Hukum

Jumat, 20 November 2026
UU Perampasan Aset dan Integritas Penegak Hukum

Penulis Direktur Eksekutif SMI

NEGARA hukum tidak hanya diuji dari seberapa kuat kemampuannya menghukum pelanggaran, tetapi terutama dari seberapa ketat kekuasaannya dibatasi agar tidak berubah menjadi alat penindasan.

Di sinilah persoalan mendasar pengesahan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset oleh DPR pada 19 November 2026 harus ditempatkan. Perampasan aset dapat menjadi instrumen penting untuk memulihkan kerugian negara, memutus keuntungan ekonomi kejahatan, dan memastikan hasil tindak pidana tidak dinikmati pelakunya.

Namun, efektivitas pemberantasan korupsi tidak boleh dibangun dengan mengabaikan prinsip keadilan, kepastian hukum, perlindungan hak milik, dan pertanggungjawaban aparat yang menjalankannya.

Persoalannya bukan semata-mata seberapa besar kewenangan negara untuk melacak, membekukan, menyita, dan merampas aset. Pertanyaan yang jauh lebih mendasar ialah siapa yang mengawasi pemegang kewenangan tersebut, bagaimana integritasnya diuji, dan mekanisme apa yang menjamin kekuasaan itu tidak disalahgunakan.

Sebab, ketika kewenangan koersif diperluas sementara pengawasan terhadap pemegangnya tidak diperkuat secara seimbang, negara justru sedang membangun ruang yang berbahaya bagi penyalahgunaan kekuasaan.

Hukum yang semestinya melindungi masyarakat dapat berubah menjadi instrumen tekanan, bahkan alat sandera politik dan ekonomi.

Integritas Tidak Hanya Diatur, Harus Diuji
Indonesia sesungguhnya tidak kekurangan perangkat formal mengenai kode etik, disiplin, pengawasan internal, pelaporan kekayaan, maupun mekanisme pengaduan terhadap aparatur negara.

Sayangnya, keberadaan regulasi tidak otomatis membuktikan bahwa integritas telah menjadi standar perilaku yang efektif. Persoalan sesungguhnya terletak pada kesenjangan antara aturan dan pelaksanaan, serta belum kuatnya sistem pengujian integritas yang independen, objektif, terukur, transparan, dan berkelanjutan terhadap mereka yang diberi kewenangan menggunakan kekuatan negara.

Temuan OECD dalam Anti-Corruption and Integrity Outlook 2026 memperlihatkan persoalan tersebut secara konkret. Dalam penilaian terhadap pengaturan integritas kejaksaan, Indonesia memenuhi 34% kriteria regulasi, sementara rata-rata OECD mencapai 66%.

Pada aspek praktik, capaian Indonesia hanya 21%, dibandingkan rata-rata OECD sebesar 52%. OECD juga menyoroti kelemahan perlindungan pelapor dalam pengaturan integritas kejaksaan.

Angka-angka ini tentu tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh aparat penegak hukum, tetapi cukup menjadi peringatan bahwa penguatan integritas kelembagaan masih membutuhkan pembenahan serius.

Integritas tidak seharusnya dinilai hanya melalui kepatuhan administratif, kepemilikan sertifikat, pangkat, jabatan, prestasi penanganan perkara, atau pernyataan kesetiaan kepada institusi.

Integritas harus tercermin dalam kejujuran, independensi, imparsialitas, kemampuan menghindari konflik kepentingan, keterbukaan terhadap pemeriksaan, serta konsistensi mempertanggungjawabkan setiap keputusan.

Pengujian integritas harus berlaku sebelum seseorang memperoleh kewenangan, selama menjalankan jabatan, dan setelah kewenangannya digunakan. Karena itu, Indonesia membutuhkan sistem pengawasan yang tidak berhenti pada mekanisme internal institusi.

Diperlukan pemeriksaan independen terhadap konflik kepentingan, audit kekayaan dan gaya hidup sesuai hukum, perlindungan efektif bagi pelapor, transparansi penanganan pengaduan, serta sanksi yang konsisten terhadap pelanggaran yang terbukti.

Pengujian integritas juga tidak boleh berubah menjadi alat seleksi berdasarkan loyalitas politik atau sarana menyingkirkan pejabat yang kritis. Standarnya harus objektif, prosedurnya adil, dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan.

Hukum Sering Menjadi Alat Tekanan
Kekhawatiran terhadap penyalahgunaan kewenangan bukan tuduhan bahwa seluruh aparat penegak hukum bekerja secara tidak berintegritas. Justru karena masih banyak aparat yang menjalankan tugas secara profesional, independen, dan berani menghadapi tekanan, sistem harus dibangun untuk melindungi mereka sekaligus mencegah penyimpangan oleh siapa pun.

Masalahnya, kewenangan penegakan hukum dapat diselewengkan ketika proses hukum dipengaruhi kepentingan politik, ekonomi, relasi kekuasaan, atau konflik kepentingan. Penyalahgunaan tidak selalu hadir dalam bentuk putusan yang keliru.

Penyalahgunaan dapat bermula dari pemilihan sasaran yang diskriminatif, pemeriksaan yang tidak proporsional, penggunaan ancaman pidana untuk membungkam kritik, pembekuan aset yang tidak memiliki dasar memadai, hingga tekanan terhadap individu, perusahaan, organisasi masyarakat sipil, dan pembela hak asasi manusia yang bersinggungan dengan kepentingan pemerintah dan pengusaha.

Dalam situasi demikian, proses hukum itu sendiri dapat menjadi hukuman. Reputasi hancur, aktivitas ekonomi terhenti, keluarga kehilangan sumber penghidupan, dan kebebasan seseorang terancam, bahkan sebelum pengadilan membuktikan kesalahannya.

Inilah bahaya politik dan ekonomi menggunakan sandera hukum: hukum tidak lagi semata-mata digunakan untuk menemukan kebenaran dan menegakkan keadilan, tetapi berpotensi menjadi instrumen untuk mengendalikan pihak yang dianggap mengganggu kepentingan kekuasaan.

Perampasan aset, apabila tidak disertai pengawasan ketat, dapat memperbesar risiko tersebut. Ancaman kehilangan harta dan terhentinya kegiatan ekonomi dapat menciptakan tekanan yang luar biasa, terutama ketika pihak yang diperiksa tidak memiliki akses setara terhadap pembelaan hukum.

Karena itu, perampasan aset tanpa putusan pidana terhadap pemiliknya dalam keadaan tertentu harus ditempatkan dalam kerangka hukum yang sangat ketat. Mekanisme tersebut bukan pembenaran untuk merampas harta berdasarkan kecurigaan atau dugaan sepihak.

Harus terdapat dasar hukum yang jelas, pembuktian yang dapat diuji, keterlibatan pengadilan yang independen, kesempatan membela diri, serta perlindungan terhadap pihak yang berani membuka kejahatan ekonomi dan politik yang terstruktur dengan menggunakan tekanan hukum.

Hak atas kepemilikan dan larangan perampasan secara sewenang-wenang merupakan bagian dari prinsip konstitusional yang tidak boleh dikorbankan atas nama efektivitas penegakan hukum.

Kekuasaan Harus Diawasi Sebelum Diperluas
Kontradiksi terbesar dalam UU Perampasan Aset adalah negara berupaya memperkuat kemampuan memeriksa dan merampas kekayaan masyarakat, tetapi belum menunjukkan sistem pengujian integritas yang sebanding kuatnya terhadap seluruh pemegang kewenangan yang dapat menentukan nasib kekayaan tersebut.

Padahal, semakin besar kekuasaan yang diberikan kepada aparat, semakin besar pula kewajiban negara memastikan kekuasaan itu tidak disalahgunakan. Pengawasan bukan penghambat pemberantasan korupsi, melainkan syarat legitimasi penegakan hukum.

Maka, keberhasilan perampasan aset tidak boleh hanya dihitung dari besarnya nilai harta yang disita atau jumlah perkara yang ditangani. Ukurannya juga harus mencakup ketepatan pembuktian, perlindungan hak pihak terduga, kecepatan pemulihan aset yang ternyata tidak terkait tindak pidana, transparansi pengelolaan barang rampasan, efektivitas pengembalian kerugian negara dan korban, serta pertanggungjawaban aparat apabila terbukti menyalahgunakan kewenangan.

Tanpa indikator tersebut, keberhasilan administratif dapat menyembunyikan kegagalan substantif dalam menegakkan keadilan. Pemberantasan korupsi tidak boleh melahirkan paradoks: negara semakin kuat merampas aset, tetapi masyarakat semakin lemah melindungi haknya dari kesewenang-wenangan.

Kekuasaan yang tidak diawasi bukanlah kekuatan negara hukum, melainkan potensi ancaman terhadap demokrasi. Tidak cukup hanya menguji asal-usul kekayaan seseorang; negara juga wajib menguji integritas, kepentingan, dan pertanggungjawaban mereka yang diberi kuasa untuk merampasnya.

Sebab, keadilan tidak pernah ditentukan semata-mata oleh siapa yang memiliki kewenangan untuk menghukum, melainkan oleh siapa yang memastikan kewenangan itu dijalankan secara benar.

Negara tidak boleh meminta rakyat mempercayai kekuasaan tanpa menyediakan mekanisme untuk mengawasinya. Perampasan aset harus menjadi instrumen pemulihan keadilan, bukan alat pemusatan kekuasaan.

Jika integritas pemegang kekuasaan tidak pernah diuji secara serius, maka yang sedang diperkuat bukan supremasi hukum, melainkan supremasi mereka yang mengendalikan hukum.

Sumber:


Lainnya

Senin, 01 Desember 2025

ami, Jaringan Relawan Kemanusiaan Indonesia (JRKI) Berkerjasama dengan Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi (SMI), tergerak

Selasa, 07 Oktober 2025

Berdasarkan catatan Perkumpulan Suluh Muda Inspirasi ( SMI ) sepanjang tahun anggaran 2025 terjadi enam kali pergeseran

Kamis, 17 Oktober 2024

Pematangsiantar 17 Oktober 2024PENGUATAN NILAI-NILAI KODE ETIK PADA PENYELENGGARA PILKADA 2024Dalam kegiatan Rapat Kerja

Jumat, 04 Oktober 2024

Sedang Bedagai 04 Oktober 2024Perekrutan Pengawas TPS dan Pengawas KPPS Pada Pemuli Serentak 2024 Kabupaten Serdang Beda

Rabu, 18 September 2024

Samosir 18 September 2024.Penguatan Kapasitas Dan Soliditas Panwaslu Kecamatan Se-Kabupaten Samosir Dalam Rangka Pemilih